E-Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 Resmi Diluncurkan Pemprov Lampung

Pentingnya E-Monev Keterbukaan Informasi Publik

Bandar Lampung, NU Media Jati Agung – Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan E-Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025 pada Rabu (10/9/2025). Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Lampung, Ganjar Jationo, memimpin kegiatan secara daring atas nama Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.

Pemprov Lampung memusatkan kegiatan di ruang video conference Dinas Kominfotik. Ketua Komisi Informasi (KI) Lampung, Erizal, hadir bersama jajaran. Ratusan instansi juga ikut serta secara daring.

Peserta berasal dari OPD provinsi, OPD kabupaten/kota, Bawaslu, KPU, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, kepala desa, hingga sekolah menengah atas di seluruh Lampung.

Pesan Gubernur Lampung

Dalam sambutan tertulis, Gubernur menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menjadi pilar utama pemerintahan bersih. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menegaskan pentingnya keterbukaan itu.

Selain itu, Gubernur menilai pemanfaatan teknologi informasi sangat relevan di era digital. Karena itu, Pemprov menghadirkan e-Monev sebagai inovasi untuk memantau kepatuhan badan publik terhadap prinsip keterbukaan informasi.

“Melalui e-Monev ini, kita dapat meningkatkan kepercayaan publik, membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, serta memperkuat ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat,” ucap Gubernur.

Ia menyampaikan optimisme bahwa keterbukaan informasi publik mampu memperkuat demokrasi lokal.

Ia juga meyakini keterbukaan dapat mendorong pembangunan inklusif sekaligus menjadikan Lampung sebagai contoh praktik pemerintahan modern.

Peran Komisi Informasi Lampung

Ketua Komisi Informasi Lampung, Erizal, melaporkan bahwa 246 badan publik mengikuti e-Monev 2025.

Rinciannya, 111 pimpinan badan publik hadir di sesi pertama dan 135 badan publik hadir di sesi kedua.

Menurut Erizal, e-Monev tidak sebatas instrumen administratif. Lebih jauh, sistem ini berfungsi untuk mengukur kepatuhan badan publik dalam penyediaan informasi.

Aspek yang dinilai mencakup penyediaan informasi akurat, pengelolaan layanan informasi, hingga mekanisme uji konsekuensi pada informasi yang dikecualikan.

“Terima kasih kepada seluruh peserta dan panitia yang bekerja keras menyiapkan kegiatan ini hampir satu bulan penuh meski dalam keterbatasan. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun sebagai amanat dari UU KIP,” jelas Erizal.

Tujuan E-Monev 2025

E-Monev 2025 menjamin hak warga negara terhadap informasi publik. Selain itu, sistem ini mendorong penyelenggaraan negara yang transparan.

Dengan demikian, masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan.

Hasil pengukuran akan menunjukkan kategori kepatuhan tiap badan publik. Karena itu, pemerintah dapat mengetahui instansi yang sudah optimal sekaligus instansi yang masih perlu perbaikan.

Langkah Konkret Menuju Good Governance

Erizal menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak konstitusional warga.

Oleh sebab itu, badan publik harus proaktif menyediakan informasi berkualitas yang mudah diakses masyarakat.

Peluncuran e-Monev 2025 hadir sebagai langkah konkret menuju good governance. Kolaborasi, komitmen, serta inovasi menjadi kunci untuk memperkuat transparansi di era digital.

Dengan adanya sistem ini, masyarakat Lampung semakin mudah mengakses informasi.

Karena itu, partisipasi publik dapat meningkat. Pada akhirnya, pemerintahan bersih dan terpercaya benar-benar terwujud. (Orba Battik).