Bandar Lampung, NU Media Jati Agung- Demo besar akan digelar Sekretariatan Bersama yang terdiri dari LSM Kaki Lampung dan L@pakk Lampung di Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung pada Kamis, 5 Maret 2026.
Aksi ini mereka lakukan sebagai respons atas dugaan rusaknya sejumlah proyek infrastruktur tahun anggaran 2025 yang bersumber dari APBD.
Kedua LSM tersebut menyatakan akan menyampaikan tuntutan secara terbuka. Selain itu, mereka meminta pemerintah kota segera menindaklanjuti persoalan yang mereka soroti.
Daftar Proyek yang Disorot
Sekretariatan Bersama memaparkan sejumlah pekerjaan yang mereka nilai bermasalah.
Pertama, Peningkatan Jalan Umbul Kunci dengan nilai anggaran Rp1.492.516.285 yang dikerjakan CV Nusa Emas.
Kedua, Pembangunan Talud/Bronjong Sungai Umbul Kunci, RT 04 Lk III, Kelurahan Keteguhan, Kecamatan Teluk Betung Timur, dengan nilai anggaran Rp354.390.866 yang dikerjakan CV B.Tree.
Ketiga, Pembangunan Drainase Jalan Pulau Pisang, Lingkungan I, Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, dengan nilai anggaran Rp791.581.699 yang dikerjakan CV Bumi Pratama.
Keempat, Pembangunan Drainase Perum BKP, Kelurahan Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, dengan nilai anggaran Rp626.701.024 yang dikerjakan CV Kharisma Mandiri.
Kelima, Pembangunan Lift Kantor DPRD Kota Bandar Lampung dengan nilai anggaran Rp1.486.790.000 yang dikerjakan CV Wakak Mullan Tuho.
Keenam, Renovasi Gedung Graha Mandala dengan nilai anggaran Rp1.393.770.553 yang dikerjakan CV Gaung Samudra.
Ketujuh, Pemeliharaan Gedung Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung dengan nilai anggaran Rp1.487.788.218 yang dikerjakan CV Raca-raca Group.
Tuntutan kepada Wali Kota
Selain menyoroti proyek tersebut, Sekretariatan Bersama menyampaikan tuntutan kepada Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana.
Mereka meminta agar wali kota membongkar dugaan praktik pembagian paket pekerjaan yang melibatkan oknum tertentu.
Sekretariatan Bersama menyatakan, “Dan kami Sekretariatan Bersama yang terdiri dari dua Lembaga LSM, Kaki Lampung dan L@pakk Lampung meminta agar Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana untuk, membongkar sindikat jahat yang suka bagi – bagi paket pekerjaan untuk LSM dan Media yang berinisial AG, MH serta J yang mengaku adik Kadis PU dan mempercayai diri nya sebagai preman besar di Bandar Lampung.
Menunggu Klarifikasi PU
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung belum memberikan konfirmasi terkait tuntutan tersebut. Namun demikian, kedua LSM tetap memastikan demo berlangsung sesuai jadwal.
Sekretariatan Bersama menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga memperoleh penjelasan resmi dari pihak terkait. (ARIF)