Sekjen Gerindra Ingatkan Bupati Pati Perhatikan Aspirasi Rakyat
Jakarta, NU Media Jati Agung-Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, menanggapi tuntutan masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terhadap Bupati Sudewo yang merupakan kader partainya.
Ia menegaskan agar Sudewo tidak menambah beban warganya dan mendengarkan aspirasi mereka sebelum membuat kebijakan.
“Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra, saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,” ujar Sugiono, Rabu (13/8/2025).
Sugiono juga mengingatkan pesan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bahwa setiap kepala daerah harus mempertimbangkan suara rakyat kecil dalam setiap kebijakan.
Pesan Prabowo untuk Kepala Daerah dari Gerindra
Sugiono menyampaikan kembali pesan Prabowo kepada seluruh kepala daerah kader Gerindra agar membuat kebijakan yang tidak merugikan rakyat kecil.
Ia menegaskan bahwa Partai Gerindra lahir dan berkembang berkat perjuangan membela kepentingan rakyat.
“Kepada semua kepala daerah kader Gerindra, saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing,” ujar Sugiono.
Ia menambahkan, partainya terus memantau perkembangan aksi protes warga Pati dan mengapresiasi semua pihak setelah situasi mulai kondusif.
Tuntutan Pemakzulan Bupati Sudewo
Direktur Eksekutif Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman Suparman menilai tuntutan masyarakat Pati terhadap Bupati Sudewo wajar.
Ia menjelaskan bahwa kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) telah menyebabkan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, yang membebani warga.
“Per hari ini sudah ada tuntutan untuk memakzulkan atau menuntut mundur Bupati Sudewo dari jabatan kepala daerah. Bagi kami tuntutan seperti itu sebetulnya masuk akal,” kata Herman dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, Rabu (13/8/2025).
Kritik terhadap Respons Bupati
Herman menilai, kenaikan PBB-P2 yang signifikan seharusnya dibahas bersama masyarakat. Ia kemudian menyoroti sikap Bupati Sudewo yang kurang peka dan bahkan terkesan arogan, sehingga memicu kemarahan publik.
“Kedua, respons dari Bupati Sudewo dari catatan kami tidak peka pada konteks masyarakat di sana. Bahkan ada sikap arogan yang memancing kemarahan, memancing kekecewaan publik di Pati,” jelas Herman.