Aspirasi Mahasiswa Lampung

Bandar Lampung, NU Media Jati Agung — Ribuan mahasiswa bersama elemen masyarakat menggelar unjuk rasa damai di depan DPRD Provinsi Lampung pada Senin (1/9/2025). Aksi ini berlangsung kondusif sejak awal meski mereka menyuarakan sepuluh tuntutan keras terhadap pemerintah.

Masyarakat Lampung kemudian mencatat peristiwa ini sebagai salah satu aksi mahasiswa terbesar yang tetap menjaga kedamaian.

Aksi Damai Mahasiswa dan Masyarakat

Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lampung memenuhi aksi. Masyarakat sipil pun hadir dan memberi dukungan moral. Mahasiswa, aparat, dan warga bersama-sama menjaga ketertiban sehingga suasana terasa sejuk.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama jajaran Forkopimda hadir langsung untuk berdialog dengan mahasiswa. Langkah itu membuka komunikasi antara pemerintah daerah dan mahasiswa.

Aparat keamanan mengerahkan personel dengan pendekatan persuasif. Mereka berhasil mencegah bentrokan yang biasanya muncul dalam unjuk rasa besar. Justru mahasiswa dan aparat menunjukkan sinergi dalam menjaga suasana damai. Aksi ini pun menjadi contoh positif bagi daerah lain.

Sepuluh Tuntutan Mahasiswa

Dalam orasi, mahasiswa menyebut sepuluh tuntutan ini sangat mendesak dan meminta pemerintah segera menindaklanjutinya. Berikut daftar lengkap tuntutan tersebut:

1. Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
2. Potong tunjangan dan gaji DPR.
3. Hentikan penggunaan pajak rakyat sebagai alat penindasan.
4. Desak Presiden Prabowo memecat menteri bermasalah.
5. Restrukturisasi partai politik yang kadernya duduk di eksekutif maupun legislatif.
6. Naikkan gaji dosen dan guru.
7. Reformasi total Polri serta tegakkan keadilan bagi almarhum Affan Kurniawan.
8. Tolak RKUHAP yang merugikan rakyat.
9. Tolak efisiensi di sektor pendidikan dan kesehatan.
10. Bebaskan lahan untuk petani Anak Tuha serta lakukan reformasi agraria di Lampung.

Mahasiswa menegaskan bahwa tuntutan ini tidak mewakili kepentingan kelompok tertentu. Mereka menyuarakan kebutuhan seluruh rakyat akan perubahan nyata. Karena itu, mereka meminta pemerintah pusat merespons dengan langkah konkret.

Gubernur Lampung Bawa Aspirasi ke Jakarta

Gubernur Lampung Bawa Aspirasi ke Jakarta Setelah aksi selesai, Pemerintah Provinsi Lampung langsung menindaklanjuti.

Pada Rabu (3/9/2025), Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar membawa dokumen tuntutan ke Jakarta.

Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menyerahkan aspirasi itu langsung kepada Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Ketua MPR RI Ahmad Muzani kemudian menyatakan siap meneruskan aspirasi masyarakat Lampung ke pemerintah pusat.

“Aspirasi rakyat Lampung tidak akan berhenti di jalanan. Pemerintah Provinsi Lampung akan selalu menjadi jembatan cepat dan tegas bagi suara rakyat,” tegas Gubernur Rahmat Mirzani Djausal.
Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjembatani suara masyarakat.

DPRD Lampung pun ikut mengawal langsung sehingga tuntutan mahasiswa memiliki legitimasi kuat. Dengan langkah ini, aspirasi rakyat terus mengalir hingga ke tingkat pusat.

Dukungan Forkopimda dan Pangdam II/Sriwijaya.

Pemprov Lampung bergerak cepat bersama dukungan penuh Forkopimda dan Pangdam II/Sriwijaya. Dukungan itu semakin memperkuat penyaluran aspirasi rakyat.
Dalam keterangan resmi, pemerintah daerah berjanji mendengarkan denyut nadi rakyat. Mereka juga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus terwujud dalam langkah konkret, bukan berhenti pada slogan.

Mahasiswa menilai pemerintah serius karena langsung membawa aspirasi ke Jakarta. Meski begitu, mereka menekankan pentingnya pengawalan hingga tuntas. Mereka menolak puas hanya dengan penyerahan dokumen, tetapi menunggu realisasi nyata dari pemerintah pusat.

Makna Aksi Damai bagi Demokrasi

Melalui unjuk rasa damai, mahasiswa Lampung memberi pelajaran berharga bagi demokrasi Indonesia. Mereka membuktikan mampu menyampaikan kritik keras tanpa kericuhan.

Pemerintah daerah juga menunjukkan keterbukaan dalam menerima dan menyalurkan aspirasi rakyat. Mahasiswa, aparat, dan pemerintah berhasil menjalin komunikasi sehat sehingga demokrasi semakin dewasa.

Hubungan antara masyarakat dan pemerintah pun semakin kuat. Ke depan, pola dialog seperti ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Lampung bahkan berpeluang menjadi barometer penyampaian aspirasi rakyat yang damai, tertib, dan konstruktif.

Demokrasi akan semakin sehat jika rakyat bisa menyampaikan kritik secara damai dan pemerintah menindaklanjutinya dengan serius.
(Orba Battik)