Aliansi Lampung Melawan Desak 10 Tuntutan ke Presiden

Aliansi Lampung Melawan Suarakan Aspirasi Rakyat

BANDAR LAMPUNG, NU Media Jati Agung – Aliansi Lampung Melawan mendesak Presiden Prabowo Subianto menerima sepuluh tuntutan mahasiswa dan masyarakat. Ketua BEM Universitas Lampung, Muhammad Ammar Fauzan, menyampaikan desakan itu saat ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi di depan Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (1/9/2025).

Ammar menegaskan bahwa tuntutan tersebut mewakili suara masyarakat Lampung, bukan sekadar kepentingan mahasiswa. Ia meminta DPRD bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lampung menyampaikan aspirasi itu ke pemerintah pusat.

Isu Lokal dan Nasional Jadi Sorotan

Dalam orasinya, Ammar menyoroti masalah agraria. Ia menuntut pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Companies (SGC) sesuai instruksi DPR RI.

“Kami tidak bermaksud mengusik investasi, namun perusahaan harus taat pada ketentuan yang berlaku di Pemprov Lampung,” ujar Ammar.

Selain agraria, aliansi juga menyoroti isu nasional seperti reformasi lembaga negara, perbaikan sektor pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Gubernur Lampung Siap Sampaikan Tuntutan ke Presiden

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan komitmennya untuk menyampaikan sepuluh tuntutan itu langsung kepada Presiden Prabowo.

“Sebagai Gubernur, saya akan membawa aspirasi ini langsung kepada Presiden,” kata Gubernur Mirza, didampingi Kapolda Lampung dan Pangdam II/Sriwijaya Radin Inten II.

Gubernur Mirza juga duduk lesehan bersama mahasiswa dan masyarakat di halaman Gedung DPRD. Aksi simbolis itu menunjukkan keseriusannya mendukung aspirasi rakyat.

Sepuluh Tuntutan Aliansi Lampung Melawan

Gubernur Mirza kemudian membacakan sepuluh tuntutan dari aliansi, yaitu:

1. Menggesahkan Undang-Undang Perampasan Aset.

2. Memotong tunjangan dan gaji anggota DPR.

3. Meningkatkan kualitas gaji guru dan dosen.

4. Mendesak Presiden Prabowo memecat menteri bermasalah.

5. Merestrukturisasi partai politik yang kadernya terlibat di eksekutif maupun legislatif.

6. Mereformasi Polri, mengadili pelaku pembunuhan Affan Kurniawan, serta mengevaluasi total kinerja Polda Lampung.

7. Menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

8. Menolak efisiensi anggaran pada sektor pendidikan dan kesehatan.

9. Menghentikan penggunaan pajak rakyat untuk menindas rakyat.

10. Melaksanakan reformasi agraria dan membebaskan lahan untuk petani Anak Tuha di Lampung.

Tuntutan Jadi Simbol Perlawanan

Sepuluh poin itu mencerminkan keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional, mulai dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga ketidakadilan agraria.

Ribuan massa aksi menegaskan bahwa mahasiswa Lampung masih berperan sebagai agen perubahan. Mereka menyatukan suara kolektif demi memperjuangkan keadilan sosial.

Komitmen Menjaga Kondusivitas

Aksi damai berlangsung tertib dari pagi hingga sore hari. Para orator menyampaikan aspirasi bergantian, sementara aparat keamanan menjaga jalannya demonstrasi.

Menutup aksi, mahasiswa bersama pemerintah daerah bersepakat menjaga kondusivitas. Mereka menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat atas aspirasi yang sudah disampaikan.