Bandar Lampung, NU Media Jati Agung – Sensus Ekonomi 2026 Lampung melibatkan 8.600 petugas untuk mendata aktivitas ekonomi di seluruh wilayah Provinsi Lampung.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menjadwalkan pelaksanaan sensus mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.
BPS Siapkan Ribuan Petugas untuk Sensus Ekonomi 2026
Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution mengatakan Sensus Ekonomi 2026 bertujuan memotret seluruh aktivitas ekonomi di Lampung secara lengkap.
Selain itu, BPS menyiapkan ribuan petugas lapangan agar proses pendataan berjalan lancar di seluruh kabupaten dan kota.
“Jadi akan dilakukan Sensus Ekonomi 2026 untuk memotret secara keseluruhan dan lengkap semua aktivitas ekonomi, salah satunya yang ada di Provinsi Lampung. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 1 Mei sampai 31 Agustus 2026,” ujar Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution di Bandar Lampung, Selasa.
Petugas Akan Mendata Pelaku Usaha di 15 Kabupaten dan Kota
Selain menyiapkan sistem pendataan, BPS juga merekrut petugas sensus sesuai standar nasional.
BPS mengambil langkah tersebut karena jumlah pegawai organik belum mencukupi kebutuhan pendataan di lapangan.
“Dalam mendukung pelaksanaan sensus ada mitra petugas lapangan. Jadi pelaksanaan sensus ekonomi ini kami merekrut sesuai standar yang sama seluruh Indonesia petugas sensus, karena pegawai organik itu tidak cukup. Untuk Provinsi Lampung jumlahnya sekitar 8.600 orang petugas yang terdiri dari petugas lapangan, pengawas, dan koordinator,” ucap dia.
Selanjutnya, petugas akan mendata seluruh pelaku usaha di 15 kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.
Untuk memperkuat komitmen bersama, BPS menggelar pencanangan petugas sensus.
“Hari ini kami telah menyelenggarakan kegiatan pencanangan petugas sensus, untuk membangkitkan komitmen bersama dalam mendukung suksesnya Sensus Ekonomi 2026,” tambahnya.
BPS Gunakan Metode CAWI dan CAPI
Dalam pelaksanaannya, BPS menggunakan dua metode pendataan.
Pertama, BPS memakai sistem Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) melalui website.
Kedua, BPS menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) melalui perangkat gawai.
Selain itu, BPS memprioritaskan pendataan usaha besar pada tahap awal sensus.
“Jadi sejak 1 Mei sampai dengan sampai dengan 15 Juni, kami akan fokus untuk mendata usaha besar. Kami pun terus berupaya untuk membangun kesadaran para pelaku usaha besar itu untuk secara aktif memberikan data, supaya kami bisa menangkap potret berjalannya usaha yang ada di Lampung secara terkini,” tambahnya.
BPS Jamin Kerahasiaan Data Responden
BPS menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan kebijakan individual maupun perpajakan.
Karena itu, masyarakat dan pelaku usaha tidak perlu khawatir saat memberikan data.
“BPS itu mendata sesuai dengan yang terjadi di lapangan, dengan pendekatan de facto, jadi bukan de jure. Jadi tidak ada kaitan dengan pajak, tidak ada kaitan dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya individual, tetapi kebijakan-kebijakan berbasis data yang nanti dihasilkan sifatnya secara makro,” ujar dia.
Melalui Sensus Ekonomi 2026 Lampung, pemerintah dapat memperoleh data ekonomi yang akurat dan terkini.
Data tersebut dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah maupun nasional.
(Ahmad Royani, S.H.I)