Desakan di Momentum Ramadan
Bandar Lampung, NU Media Jati Agung – PERMAHI Lampung menagih akuntabilitas atas belum terungkapnya kasus kaburnya empat tersangka narkoba dari Polda Lampung.
Momentum Ramadan, menurut organisasi tersebut, seharusnya menjadi ruang refleksi moral bagi institusi penegak hukum untuk meneguhkan integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab publik.
Namun demikian, hingga kini publik belum menerima penjelasan rinci mengenai perkembangan pengejaran empat tersangka yang terafiliasi jaringan sabu-sabu ratusan kilogram tersebut.
Karena itu, PERMAHI Lampung menilai persoalan ini memerlukan keterbukaan informasi yang jelas dan terukur.
PERMAHI Nilai Ada Lemahnya Akuntabilitas Institusi
PERMAHI Lampung menegaskan bahwa ketidakjelasan perkembangan kasus tersebut bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan indikasi lemahnya akuntabilitas institusional dalam pengamanan tahanan dan pengejaran pelaku kejahatan narkotika berskala besar.
Selain itu, organisasi mahasiswa hukum tersebut menilai skala jaringan yang terlibat berdampak langsung pada keamanan masyarakat Lampung.
Oleh sebab itu, mereka meminta aparat penegak hukum menunjukkan keseriusan dalam penanganan perkara ini.
Beri Atensi kepada Kapolda Lampung
PERMAHI Lampung memberikan atensi langsung kepada Kapolda Lampung, Helfi Assegaf, sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas kinerja dan akuntabilitas institusi di wilayah hukum Polda Lampung.
Dalam konteks tersebut, PERMAHI Lampung menyampaikan dua desakan utama. Pertama, mengumumkan secara terbuka perkembangan riil pengejaran empat buronan narkotika beserta langkah operasional yang telah dan akan dilakukan. Kedua, menjamin penanganan kasus secara serius dan terukur mengingat skala jaringan narkotika yang terlibat cukup besar.
Ingatkan Dampak pada Kepercayaan Publik
Lebih lanjut, PERMAHI Lampung menilai pembiaran berlarutnya kasus pelarian empat tersangka narkoba tanpa kejelasan penindakan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Bahkan, kondisi tersebut dapat melemahkan pesan negara dalam perang melawan narkoba.
Karena itu, PERMAHI Lampung menegaskan bahwa kontrol masyarakat sipil terhadap penegakan hukum merupakan bagian dari mekanisme demokrasi.
Organisasi tersebut menyatakan akan terus mengawal dan menagih pertanggungjawaban hingga kasus ini memperoleh kejelasan hukum dan administratif.
Di akhir pernyataannya, PERMAHI Lampung menekankan pentingnya pembuktian bahwa hukum di Indonesia tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas. (ARIF)