Bandar Lampung, NU Media Jati Agung – Pengadilan perkuat sinergi APH dalam implementasi Sema dan Perma yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tanjungkarang bersama aparat penegak hukum (APH) di Bandarlampung, Selasa (28/4).
Kegiatan ini melibatkan berbagai unsur penegak hukum untuk menyamakan persepsi serta meningkatkan koordinasi dalam menjalankan aturan hukum yang berlaku.
Komitmen Pengadilan dan APH Perkuat Koordinasi
Juru Bicara Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Dedi Wijaya Susanto menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi bentuk komitmen bersama dalam memperkuat sinergi antar lembaga penegak hukum.
Selain itu, kegiatan coffee morning tersebut menjadi forum strategis untuk membahas implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 8 Tahun 2022.
Ia menegaskan pentingnya kesamaan persepsi antar lembaga agar pelaksanaan hukum berjalan efektif.
“Kegiatan ini tentunya menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan membangun koordinasi yang solid dalam menghadapi implementasi Sema dan Perma,” katanya.
Pembahasan Teknis hingga Kendala Aplikasi
Dalam pertemuan tersebut, para APH membahas sejumlah isu teknis yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas di lapangan.
Fokus pada E-Berpadu dan Persidangan Elektronik
Dedi Wijaya Susanto menyampaikan bahwa pembahasan mencakup penggunaan aplikasi E-Berpadu, perpanjangan masa penahanan, hingga pelaksanaan persidangan secara elektronik.
Selain itu, para peserta juga mengidentifikasi sejumlah kendala teknis yang masih terjadi, terutama dalam penggunaan aplikasi E-Berpadu.
Ia menekankan bahwa koordinasi lanjutan akan dilakukan bersama Mahkamah Agung untuk mencari solusi.
“Kita akan koordinasikan kendala-kendala gangguan teknis terkait aplikasi E-Berpadu. Masukan-masukan ini tentunya menjadi langkah awal menuju perubahan yang lebih baik lagi. Ke depannya tentu akan kita tingkatkan lagi,” ujar ny.
Upaya Penyelarasan Sistem Hukum Pidana
Lebih lanjut, kegiatan tersebut juga membahas perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional.
Pembahasan ini bertujuan agar seluruh pelaksanaan tugas dan kewenangan antar lembaga dapat berjalan selaras, efektif, dan berkeadilan.
Ia menegaskan bahwa sinergi menjadi kunci dalam menciptakan sistem hukum yang lebih baik.
“Pembahasan berupa perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana nasional serta langkah-langkah penyelarasan pelaksanaan tugas dan kewenangan dapat berjalan selaras, efektif, dan berkeadilan,” katanya.
Peserta yang Hadir dalam Kegiatan
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai instansi penegak hukum, antara lain Polresta Bandarlampung, Lapas Rajabasa, Lapas Narkotika, Bapas, serta Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bandar Lampung.
Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan komitmen bersama dalam memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas penegakan hukum di wilayah tersebut.
(Ahmad Royani, S.H.I)