Pemprov Lampung Targetkan Pendapatan Rp7,229 Triliun untuk APBD 2027
BANDAR LAMPUNG, NU Media Jati Agung ā Pemprov Lampung Targetkan Pendapatan Rp7,229 Triliun pada Tahun Anggaran 2027 sebagai bagian dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mengedepankan prinsip fiskal sehat dan berkelanjutan.
Selain itu, pemerintah provinsi juga menyiapkan alokasi lebih dari Rp300 miliar untuk membayar pokok utang daerah.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyampaikan target tersebut saat memaparkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung, Kamis (30/7/2026).
Pendapatan Daerah Ditopang PAD dan Transfer Pusat
Rahmat Mirzani Djausal menjelaskan bahwa target pendapatan daerah sebesar Rp7,229 triliun terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp4,346 triliun, pendapatan transfer Rp2,871 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp10,595 miliar.
“Untuk KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027, kita ingin pembangunan Lampung terus berlanjut dengan fondasi fiskal yang sehat. Karena itu, pendapatan daerah tahun 2027 direncanakan sebesar Rp7,229 triliun,” ujarnya.
Besaran Transfer Pusat Masih Menunggu Kepastian
Gubernur menjelaskan bahwa proyeksi pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih mengacu pada alokasi Tahun Anggaran 2026.
Hingga saat ini, pemerintah pusat belum menetapkan rincian Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2027 melalui Peraturan Presiden.
Ā “Nantinya akan disesuaikan kembali pada saat penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027 setelah besaran transfer dari pemerintah pusat ditetapkan,” katanya.
Belanja Daerah Fokus pada Pelayanan Publik
Pemprov Lampung merencanakan belanja daerah sebesar Rp6,933 triliun. Pemerintah akan memprioritaskan anggaran tersebut untuk pemenuhan pelayanan dasar, pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, penguatan ekonomi masyarakat, perlindungan sosial, serta mendukung program prioritas nasional dan daerah.
Selain itu, pemerintah juga memperhitungkan belanja pegawai, termasuk penerimaan kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta aparatur sipil negara (ASN).
Pemprov Tetap Anggarkan BOPD dan Kewajiban Daerah
Di samping itu, Pemerintah Provinsi Lampung tetap mengalokasikan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) guna membantu memenuhi kebutuhan operasional sekolah yang belum tercukupi dari sumber pendanaan lainnya.
Belanja daerah juga diarahkan untuk memenuhi belanja wajib dan mengikat, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penyelenggaraan urusan pemerintahan, serta kewajiban Pemerintah Provinsi Lampung kepada pemerintah kabupaten dan kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.Ā (Erwin Indra Saputra)