Jawa Timur, NU Media Jati Agung -Muktamar Nahdlatul Ulama bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan. Ia adalah ruang tempat para nahdliyin berkumpul, bermusyawarah, menyatukan pikiran, dan menentukan arah perjalanan jam’iyah ke depan.

Namun di balik gegap gempita Muktamar, selalu ada satu hal yang menarik untuk direnungkan: ketika perebutan kepemimpinan mulai dipenuhi strategi, lobi, kalkulasi dukungan, bahkan intrik politik, apakah kita masih benar-benar mengingat alasan para pendiri NU membangun jam’iyah ini?

Pertanyaan itu terasa semakin penting ketika kita melihat dinamika Muktamar NU ke-35 di Tambakberas.

Tidak ada yang salah dengan ikhtiar memenangkan kontestasi. Setiap calon tentu memiliki hak untuk mendapatkan dukungan.

Lobi, komunikasi, silaturahmi, dan konsolidasi merupakan bagian dari dinamika organisasi.

Tetapi NU memiliki sejarah panjang yang jauh lebih besar daripada sekadar perebutan jabatan.

Ada nama besar KH Abdul Wahab Hasbullah dan KH Hasyim Asy’ari, bersama para ulama dan pendiri NU lainnya, yang meletakkan dasar jam’iyah ini bukan untuk membangun kekuasaan pribadi, melainkan untuk menjaga agama, membangun umat, dan merawat kemaslahatan bangsa.

Kalau Mbah Wahab dan Mbah Hasyim Ada di Tengah Kita

Bayangkan sejenak jika Mbah Hasyim Asy’ari dan Mbah Wahab Hasbullah hadir di tengah-tengah Muktamar hari ini.

Mereka mungkin tidak akan sibuk bertanya, “Siapa yang paling kuat?”

Mungkin pertanyaan yang lebih penting justru:

“Siapa yang paling siap berkhidmah?”

Sebab sejak awal, NU bukan dibangun sebagai kendaraan untuk mengejar posisi.

NU lahir dari kegelisahan para ulama terhadap keadaan umat. Ia tumbuh dari tradisi pesantren, pengabdian kepada masyarakat, kecintaan kepada bangsa, serta semangat menjaga ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.

Karena itu, kontestasi kepemimpinan seharusnya tidak membuat sesama nahdliyin saling menjauh.

Perbedaan pilihan boleh terjadi.

Perbedaan strategi juga boleh.

Pandangan yang berbeda pun sangat mungkin terjadi.

Tetapi jangan sampai perbedaan pilihan membuat persaudaraan menjadi korban.

Politik Boleh, Tetapi Jangan Kehilangan Khidmah

Kita tidak bisa menutup mata bahwa organisasi sebesar NU tentu memiliki dinamika politik.

Bahkan politik dalam arti mengatur strategi, membangun komunikasi, menghimpun dukungan, dan memperjuangkan gagasan merupakan sesuatu yang tidak mungkin sepenuhnya kita hindari.

Karena itu, yang perlu kita jaga adalah batas antara politik organisasi dan politik kepentingan pribadi.

Persoalan bermula ketika seseorang mulai memandang jabatan sebagai tujuan, bukan amanah.

Muktamar semestinya menjadi arena adu gagasan, bukan sekadar adu kekuatan.

Jangan hanya melihat siapa yang memiliki jaringan paling luas, tetapi lihat pula siapa yang memiliki gagasan paling kuat untuk membawa NU menghadapi perubahan zaman.

Begitu pula, jangan sekadar menghitung siapa yang mampu mengumpulkan dukungan. Kita juga perlu melihat siapa yang mampu mengembalikan NU kepada ruh pengabdiannya.

Jangan Sampai NU Besar, Tetapi Ruhnya Mengecil

Ini mungkin terdengar sebagai kritik.

Namun kritik tidak selalu berarti kebencian.

Kadang kritik justru lahir karena rasa memiliki.

NU hari ini merupakan organisasi besar. Pengaruhnya luas. Jaringannya ada di mana-mana. Tokoh-tokohnya berada di berbagai ruang kehidupan bangsa.

Namun kebesaran organisasi jangan sampai membuat kita lupa bahwa NU dibangun dari kesederhanaan para kiai dan ketulusan para santri.

Dari pesantren, langgar, dan majelis taklim, NU tumbuh bersama masyarakat kecil.

Para guru juga terus mengajarkan ilmu tanpa banyak bicara tentang jabatan.

Dari ruang-ruang sederhana itulah NU tumbuh menjadi organisasi besar.

Maka menjadi ironis jika kebesaran NU justru diikuti oleh semakin kerasnya perebutan kekuasaan di dalam tubuhnya.

Muktamar Seharusnya Mengembalikan Kita kepada Para Pendiri

Mungkin sudah waktunya seluruh elemen NU kembali membuka sejarah.

Kita tidak perlu mencari siapa yang paling berjasa.

Jangan pula menjadikan nama para pendiri sekadar sebagai slogan.

Lebih penting lagi, mari bertanya kepada diri sendiri:

“Untuk apa NU didirikan?”

Jika kita benar-benar menghayati pertanyaan itu, mungkin banyak intrik menjadi tidak perlu.

Banyak kegaduhan bisa kita redam.

Perbedaan pilihan pun tidak harus berubah menjadi permusuhan.

Sebab siapa pun yang terpilih dalam Muktamar pada akhirnya bukanlah pemenang tunggal.

Yang seharusnya menang adalah NU.

Yang seharusnya menang adalah umat.

Yang seharusnya menang adalah khidmah.

Dan yang paling penting, jangan sampai setelah Muktamar selesai, kita baru sadar bahwa kita terlalu sibuk memenangkan orang, tetapi lupa memperjuangkan nilai-nilai yang dahulu membuat NU didirikan.

Mungkin inilah saatnya kita berhenti sejenak dari hiruk-pikuk kontestasi.

Mari menundukkan kepala dan mengingat Mbah Hasyim, Mbah Wahab, serta para muassis.

Lalu bertanya dalam hati:

Apakah cara kita memperjuangkan NU hari ini sudah mencerminkan semangat para pendirinya?

Kalau jawabannya belum, mungkin bukan NU yang harus kita tinggalkan.

Tetapi cara kita berpolitik dan berebut pengaruh yang harus kita perbaiki.

Karena NU terlalu besar untuk kita pertarungkan hanya demi kepentingan sesaat.

Dan khidmah kepada NU terlalu mulia jika harus kita kalahkan oleh ambisi kekuasaan.

(Ahmad Royani, S.H.I.)