Wagub Lampung Dorong Perluasan Literasi Keuangan

Bandar Lampung, NU Media Jati Agung – Literasi Keuangan Lampung menjadi fokus Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat perekonomian daerah.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memperluas literasi dan layanan keuangan hingga menjangkau masyarakat di seluruh wilayah, termasuk pelosok.

Jihan Nurlela menyampaikan permintaan tersebut saat memimpin Rapat Koordinasi TPAKD di Bandar Lampung, Kamis.

Ia menegaskan setiap program TPAKD harus memberi manfaat nyata kepada masyarakat.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sebagai strategi memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Data tahun 2025 menunjukkan tingkat inklusi keuangan Provinsi Lampung mencapai 80,51 persen.

Sementara itu, tingkat literasi keuangan mencapai 66,46 persen.

Jihan kembali menegaskan pentingnya hasil nyata dari setiap program TPAKD.

“Setiap program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah ini harus berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” ujar dia.

TPAKD Perlu Perluas Akses Keuangan

Jihan meminta TPAKD menghadirkan berbagai terobosan agar masyarakat di seluruh daerah memperoleh akses literasi dan layanan keuangan yang lebih luas.

Ia juga mendorong TPAKD membantu pemerintah menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Langkah tersebut meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan perluasan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui berbagai skema.

Menurut Jihan, akses layanan keuangan menjadi faktor penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara inklusif.

Karena itu, TPAKD harus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan.

Program Strategis Terus Diperkuat

Jihan juga meminta seluruh pihak memperkuat berbagai program strategis agar masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.

“Selain meningkatkan literasi kami juga mendorong agar berbagai program strategis terus diperkuat, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar), pengembangan Ekosistem Pondok Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, dukungan terhadap program Desa Perkasa, serta perluasan akses pembiayaan bagi sektor unggulan daerah, perhutanan sosial, dan peternakan,” ucap dia.

Keberhasilan TPAKD Harus Berdampak bagi Masyarakat

Pemerintah Provinsi Lampung berharap seluruh pemangku kepentingan memperkuat sinergi agar program TPAKD berjalan lebih efektif.

Pemerintah juga menargetkan program tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kenaikan IPM.

Jihan kembali menegaskan ukuran keberhasilan TPAKD tidak hanya bergantung pada jumlah program, tetapi juga pada dampaknya bagi masyarakat.

“Keberhasilan TPAKD tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menurunkan angka kemiskinan, mendorong UMKM naik kelas, serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Lampung,” ucap dia.

(Ahmad Royani, S.H.I)