Catatan Strategis Laskar Gibran untuk IKN
Kaltim, NU Media Jati Agung – IKN kembali menjadi perhatian setelah Wakil Ketua Umum Laskar Gibran menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait dinamika pembangunan IKN dan situasi terkini di Provinsi Kalimantan Timur.
Ia menekankan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara ini harus berjalan tuntas dengan memperhatikan aspek lingkungan, agraria, dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Menurutnya, pembangunan IKN sebagai proyek strategis nasional harus selaras dengan penguatan tata kelola serta perlindungan lingkungan.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat dan daerah meningkatkan koordinasi agar setiap tahapan pembangunan berjalan terukur.
IKN dan Persoalan Lingkungan
Wakil Ketua Umum Laskar Gibran menyoroti persoalan tumpang tindih peraturan tata ruang dan deforestasi akibat aktivitas pertambangan ilegal di sekitar kawasan Ibukota.
Selain itu, ia juga mengingatkan potensi banjir yang dapat mengganggu stabilitas kawasan.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menyusun langkah mitigasi risiko bencana sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan jangka panjang.
Dengan demikian, pembangunannya tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan.
Konflik Agraria di Sekitar Ibukota
Selain isu lingkungan, ia menyoroti konflik agraria yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan di Paser.
Ia menilai pemerintah perlu menyelesaikan konflik tersebut secara adil dan menghormati hak masyarakat, termasuk hak adat.
Menurutnya, penyelesaian konflik agraria secara transparan akan menjaga stabilitas sosial di sekitar Ibu kota. Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak mengedepankan dialog dan kepastian hukum.
Infrastruktur dan Layanan Dasar IKN
Di sisi lain, ia menyoroti permasalahan banjir dan kelangkaan air bersih di Balikpapan dan Samarinda. Ia menyebut masyarakat membutuhkan solusi konkret dan terukur atas persoalan tersebut.
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah memastikan pembangunan IKN tidak mengabaikan kebutuhan dasar warga sekitar. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus berjalan seimbang dengan peningkatan layanan publik.
Dampak Sosial Ekonomi Pembangunan IKN
Secara sosial-ekonomi, dia juga mencatat angka kemiskinan di Kalimantan Timur mencapai 5,19 persen pada akhir 2025.
Selain itu, isu penyesuaian upah minimum serta potensi kekurangan tenaga kesehatan dan guru di wilayah pedalaman seperti Berau juga menjadi perhatian.
Pihaknya menilai pembangunan IKN harus membawa dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah memastikan distribusi manfaat pembangunan berlangsung inklusif dan berkeadilan.
Transparansi dan Akuntabilitas IKN
Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Laskar Gibran menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan IKN.
Ia menilai keterbukaan informasi, termasuk dalam penanganan dugaan kasus hukum yang menjadi sorotan publik, menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Laskar Gibran menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan IKN sebagai simbol pemerataan dan masa depan Indonesia.
Namun demikian, ia menekankan bahwa pembangunan harus berkelanjutan, inklusif, serta berpihak pada masyarakat dan lingkungan. (ARIF)