Fokus Program Rakyat Jadi Arahan Utama Relawan JPKP

Jakarta, NU Media Jati Agung – Fokus Program Rakyat menjadi arahan utama Ketua Umum JPKP, Maret Samuel Sueken, kepada seluruh pengurus dan relawan JPKP di Indonesia.

Seluruh jajaran diminta mengalihkan perhatian dari polemik ijazah Presiden RI ke-7 menuju pengawasan berbagai program strategis pemerintah yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Instruksi tersebut muncul melalui tulisan resmi yang beredar di Grup JPKP Indonesia dan Dunia serta Grup JPKP Provinsi Lampung.

Melalui arahan itu, Maret Samuel Sueken menegaskan bahwa proses hukum terkait dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dalam polemik ijazah sudah berjalan sehingga relawan tidak perlu lagi menjadikan isu tersebut sebagai fokus utama gerakan.

Ketua Umum JPKP juga mengingatkan seluruh relawan agar memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

“Polisi telah bekerja. Kejaksaan telah bekerja. Pengadilan nantinya juga akan bekerja sesuai kewenangannya.”

Hormati Proses Hukum yang Sedang Berjalan

Selain itu, Ketua Umum JPKP meminta seluruh relawan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Karena itu, seluruh relawan perlu mengawal proses tersebut agar tetap objektif, transparan, dan berkeadilan.

Menurut Maret Samuel Sueken, energi organisasi akan lebih bermanfaat jika relawan mengawasi berbagai program yang menyentuh kepentingan masyarakat.

“Kita cukup mengawal agar prosesnya berlangsung secara objektif, transparan, dan berkeadilan. Jangan sampai energi besar relawan habis hanya untuk berdebat di media sosial, sementara persoalan yang jauh lebih besar dan lebih berdampak bagi rakyat justru luput dari perhatian.”

Menurutnya, relawan perlu memusatkan perhatian pada kebutuhan masyarakat secara langsung.

Oleh sebab itu, organisasi harus memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai tujuan.

Fokus Program Rakyat dan Pengawalan APBN

Selanjutnya, Maret Samuel Sueken mengajak relawan mengalihkan perhatian dari perdebatan politik menuju pengawasan penggunaan APBN serta pelaksanaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh relawan.

“Hari ini perhatian kita harus bergeser. Dari urusan ijazah menuju urusan perut rakyat. Dari perdebatan politik menuju pengawalan uang negara. Dari polemik elite menuju kesejahteraan masyarakat.”

JPKP juga mendukung berbagai program pemerintah. Namun, dukungan tersebut harus diwujudkan melalui pengawasan yang konstruktif dan bertanggung jawab.

“Dukungan terbaik adalah memastikan program tersebut berjalan bersih, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan.”

MBG, BGN, dan Koperasi Desa Jadi Prioritas

Dalam arahannya, Ketua Umum JPKP menetapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN), dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai prioritas pengawasan relawan.

Ketiga program tersebut memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Terkait Program Makan Bergizi Gratis, ia menyampaikan:

“Karena itu harus dipastikan kualitas makanan sesuai standar, distribusi tepat sasaran, harga pengadaan wajar, tidak terjadi permainan vendor, dan tidak terjadi kebocoran anggaran.”

Sementara itu, mengenai Badan Gizi Nasional, Maret Samuel Sueken menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

“JPKP mendukung BGN berhasil. Karena itu pengawasannya juga harus kuat.”

Di sisi lain, ia kembali mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap Program Koperasi Desa Merah Putih.

“Angka sebesar ini harus menjadi perhatian seluruh bangsa. Bukan untuk dicurigai. Tetapi untuk diawasi bersama.”

Relawan Diminta Turun Langsung ke Desa

Lebih lanjut, Maret Samuel Sueken meminta seluruh pengurus dan relawan memperkuat kehadiran di tengah masyarakat.

Karena itu, relawan perlu turun langsung ke desa daripada menghabiskan waktu untuk berdebat di media sosial.

Ketua Umum JPKP kembali mengingatkan agar relawan tidak terjebak dalam isu yang sudah ditangani aparat penegak hukum.

“Jangan sibuk berdebat soal ijazah. Jangan habiskan energi hanya di media sosial. Jangan terjebak pada isu-isu yang sudah ditangani aparat hukum.”

Selanjutnya, ia mengarahkan relawan mempelajari regulasi, menyerap aspirasi masyarakat, serta melaporkan berbagai persoalan yang mereka temukan selama mengawal program pemerintah.

“Mulailah turun ke desa. Periksa pelaksanaan program. Pelajari regulasinya. Dengar suara rakyat. Laporkan jika ada masalah. Berikan solusi jika ada kendala.”

Satu Komando Kawal Program Rakyat

Pada bagian akhir arahannya, Ketua Umum JPKP kembali menegaskan bahwa relawan bertugas mengawal pembangunan sekaligus memastikan masyarakat benar-benar menerima manfaat APBN maupun APBD.

Ketua Umum JPKP juga mengingatkan bahwa tugas utama relawan ialah mengawasi penggunaan anggaran negara.

“Tugas relawan bukan menjadi penyidik. Tugas relawan adalah memastikan uang rakyat tidak bocor dan program rakyat benar-benar sampai kepada rakyat.”

Setelah itu, Maret Samuel Sueken mengajak seluruh jajaran JPKP, mulai dari tingkat pusat hingga desa, untuk mengawal pelaksanaan BGN, MBG, Koperasi Desa Merah Putih, serta penggunaan APBN dan APBD bagi kepentingan rakyat.

“Mari kita buktikan bahwa relawan bukan hanya hadir saat pemilu, tetapi jugak hadir saat bangsa membutuhkan pengawasan, koreksi, dan solusi.”

(Ahmad Royani, S.H.I)