Pemprov Lampung Optimalkan Digitalisasi untuk Tingkatkan PAD
Bandar Lampung, NU Media Jati Agung – Digitalisasi transaksi Lampung menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Lampung untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, pemerintah juga ingin mempercepat pelayanan publik.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan percepatan digitalisasi transaksi dan pelayanan publik dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan PAD di Provinsi Lampung.
Menurut dia, sektor primer masih mendominasi struktur ekonomi Lampung. Sektor tersebut meliputi pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, sektor primer juga menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Sektor Primer Jadi Penopang Ekonomi Lampung
Sektor primer di Lampung menyerap hampir dua juta tenaga kerja. Selain itu, sektor tersebut juga menjadi sumber penghidupan bagi enam hingga tujuh juta masyarakat.
Gubernur Lampung kemudian menjelaskan besarnya potensi perputaran ekonomi di daerah yang belum mampu meningkatkan PAD secara maksimal.
“Struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor primer, seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor primer menyerap hampir dua juta tenaga kerja dan menjadi sumber penghidupan bagi sekitar enam hingga tujuh juta masyarakat Lampung,” ujar Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal di Bandar Lampung, Senin.
Ia mengatakan nilai komoditas sektor primer di Provinsi Lampung diperkirakan mencapai hampir Rp150 triliun. Sementara itu, perputaran uang sepanjang 2025 mencapai Rp528 triliun.
Namun, pemerintah daerah baru memperoleh PAD sekitar Rp8,5 triliun hingga Rp10 triliun. Nilai tersebut masih berada di bawah lima persen dari total aktivitas ekonomi daerah.
Digitalisasi Transaksi Lampung Cegah Kebocoran PAD
Gubernur Lampung menilai rendahnya PAD terjadi karena pemerintah belum mengoptimalkan digitalisasi transaksi daerah dan pelayanan publik. Akibatnya, potensi pendapatan daerah masih mengalami kebocoran.
Ia juga menjelaskan pentingnya peningkatan pendapatan daerah untuk memperkuat pelayanan masyarakat.
“Pajak Pembangunan (PB) 1, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pajak lainnya itu nilainya hanya Rp8,5 triliun sampai Rp10 triliun atau di bawah lima persen dari aktivitas ekonomi. Padahal kita butuh pendapatan asli daerah untuk melayani masyarakat. Karena pendapatan asli daerah kecil, maka tidak bisa maksimal menyelenggarakan pelayanan masyarakat padahal aktivitas ekonomi besar, masyarakat pun banyak,” katanya.
Pemprov Lampung Kembangkan Super App Lampung-In
Untuk mendukung percepatan digitalisasi, Pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan super app “Lampung-In”. Aplikasi tersebut akan mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah.
Aplikasi itu nantinya melayani pembayaran PAD, pajak daerah, layanan Samsat, serta sistem pelaporan masyarakat secara digital.
Gubernur Lampung menegaskan pemerintah ingin membiasakan masyarakat menggunakan layanan berbasis teknologi.
“Untuk mengatasi persoalan itu, Pemerintah Provinsi Lampung tengah mengembangkan super app “Lampung-In” yang mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah, mulai dari pembayaran PAD dan pajak daerah, layanan Samsat, hingga sistem pelaporan masyarakat. Kita akan membiasakan masyarakat terkoneksi ke digitalisasi,” ucap dia.
Selain meningkatkan pendapatan daerah, digitalisasi juga mampu mempercepat pelayanan publik. Di sisi lain, pemerintah juga dapat merespons laporan masyarakat lebih cepat.
Menurut dia, birokrasi yang panjang sering membuat laporan masyarakat kepada organisasi perangkat daerah (OPD) membutuhkan waktu hingga dua bulan untuk ditindaklanjuti.
“Dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) bukan sekadar mengubah transaksi menjadi digital, tetapi juga membangun transparansi dan integritas tata kelola keuangan daerah,” ujar dia. (Ahmad Royani, S.H.I)