Bupati Tantang 50 Ribu Pendemo, Pajak Naik 250%

Bupati Sudewo Tegaskan Kenaikan Pajak Demi Pembangunan Daerah

Bupati Pati, Sudewo, memicu perhatian publik setelah videonya menantang 50.000 orang untuk berdemonstrasi beredar luas di media sosial. Ia menyampaikan tantangan itu saat menjelaskan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Sudewo menyampaikan bahwa langkah tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan layanan publik di Kabupaten Pati.

Video tersebut ramai dibagikan oleh warganet di TikTok dan X (sebelumnya Twitter). Reaksi pun beragam. Ada yang mengecam, ada pula yang mendukung keberanian Sudewo mengambil keputusan kontroversial itu.

Penyesuaian Tarif PBB Setelah 14 Tahun Tidak Berubah

Sudewo menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Pati bersama para camat dan anggota Pasopati (Paguyuban Kepala Desa dan Perangkat Desa) telah menyepakati kenaikan tarif tersebut. Dalam rapat yang berlangsung di Kantor Bupati Pati, semua pihak menyadari bahwa selama 14 tahun terakhir, tarif PBB tidak pernah berubah, padahal kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat setiap tahun.

“Saya bersama para camat dan Pasopati menyepakati bahwa PBB harus naik sekitar 250%. Kita sudah terlalu lama membiarkan tarif lama, dan sekarang waktunya menyesuaikan,” tegas Sudewo.

Ia kemudian membandingkan penerimaan PBB di Kabupaten Pati dengan daerah tetangga seperti Jepara, Kudus, dan Rembang. Sudewo menyebut bahwa Kabupaten Jepara mampu mengumpulkan hingga Rp75 miliar dari PBB, sementara Kudus dan Rembang masing-masing memperoleh Rp50 miliar. Sementara itu, Pati hanya mampu mengumpulkan Rp29 miliar, padahal secara geografis dan potensi wilayah, Pati lebih besar.

“Pati ini wilayahnya luas, potensinya besar, tapi pendapatan dari PBB jauh tertinggal. Masa kita kalah dari Jepara, Kudus, dan Rembang?” ujarnya.

Fokus Dana untuk Infrastruktur dan Layanan Dasar

Sudewo memaparkan bahwa tambahan pendapatan dari kenaikan pajak akan dialokasikan untuk pembangunan prioritas. Ia menekankan pentingnya memperbaiki infrastruktur jalan, membenahi fasilitas RSUD RAA Soewondo, dan mendukung sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.

“Kami butuh dana besar untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di desa-desa. Kami juga ingin meningkatkan layanan di RSUD. Selain itu, sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat juga perlu kita bantu dengan anggaran yang layak,” jelasnya.

Tanggapan Terhadap Potensi Aksi Demonstrasi

Menanggapi isu rencana demonstrasi besar-besaran dari masyarakat, Sudewo menyampaikan bahwa ia tidak akan mundur dari kebijakan tersebut. Ia bahkan menantang siapa pun yang tidak setuju untuk menyuarakan aspirasinya secara langsung.

“Saya dengar ada yang mau demo besar-besaran. Ya, kalau perlu 50.000 orang turun ke jalan, silakan. Itu hak masyarakat. Tapi saya tetap jalan terus. Ini untuk kebaikan daerah kita,” ungkapnya dengan mantap.

Keluhan Masyarakat dan Respons dari Organisasi Warga

Sejumlah warga menyampaikan keberatan karena mereka merasa tidak memiliki kesiapan finansial untuk menanggung lonjakan nilai pajak. IKA PMII (Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Kabupaten Pati langsung membuka posko pengaduan guna menampung keluhan warga yang tidak mengetahui rencana kenaikan tersebut.

“Kami membuka posko pengaduan karena banyak warga yang merasa tidak tahu-menahu soal kenaikan ini. Mereka tiba-tiba dapat SPPT dengan nilai yang melonjak drastis,” ujar Ketua IKA PMII Pati.

Warga dari wilayah pedesaan juga mengungkapkan kesulitan mereka. Salah satu warga di Kecamatan Juwana menceritakan bahwa nominal tagihan pajaknya melonjak drastis dari tahun sebelumnya.

“Tahun lalu saya bayar Rp300.000, sekarang jadi Rp1 juta lebih. Saya bingung, harus dari mana uang segitu,” keluhnya.

Dukungan dari Sebagian Masyarakat

Meski banyak pihak menyampaikan keluhan, ada pula warga yang mendukung kebijakan tersebut. Mereka berpendapat bahwa kenaikan pajak memang wajar dilakukan, mengingat tarifnya tidak pernah diperbarui selama belasan tahun.

“Selama ini jalan rusak dibiarkan. Kalau PBB naik tapi jalan diperbaiki, saya setuju. Asal transparan dan benar-benar digunakan untuk rakyat,” ujar seorang warga pendukung.

Sudewo Klaim Sosialisasi Sudah Dilakukan

Sudewo memastikan bahwa ia telah menginstruksikan camat dan kepala desa untuk menyosialisasikan kebijakan ini kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa proses perumusan kebijakan tidak berlangsung sepihak, melainkan melalui diskusi dan musyawarah yang cukup panjang.

“Saya tidak semena-mena mengambil keputusan. Semua sudah dibahas. Bahkan camat dan kepala desa ikut menyepakati ini,” ujarnya.

Desakan untuk Evaluasi dan Keringanan

Sejumlah tokoh masyarakat mendesak agar pemerintah membuka ruang dialog yang lebih luas dengan masyarakat. Mereka mendorong Sudewo memberikan keringanan atau skema pembayaran khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak terdampak secara berlebihan.

“Kami ingin Bupati membuka posko khusus untuk warga miskin yang tidak bisa membayar. Jangan semua disamaratakan. Harus ada kebijakan yang adil,” kata tokoh masyarakat dari Kecamatan Gabus.

Bupati Siap Beri Keringanan Bagi yang Tak Mampu

Menanggapi desakan itu, Sudewo menyampaikan bahwa ia bersedia mengevaluasi dan memberikan kebijakan khusus bagi warga yang benar-benar tidak mampu. Namun, ia menegaskan bahwa semua warga yang memiliki kemampuan membayar harus tetap memenuhi kewajiban pajaknya.

“Kalau ada yang benar-benar tidak mampu, kami akan evaluasi. Tapi yang mampu harus patuh. Negara ini butuh pajak untuk membangun,” tegas Sudewo.

Ajak Kritik Disampaikan Lewat Forum Resmi

Melihat banyaknya kritik yang muncul di media sosial, Sudewo mengajak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara langsung dalam forum resmi pemerintah. Ia menilai dialog terbuka lebih konstruktif ketimbang menyebar kritik di ruang digital.

“Jangan cuma nyinyir di medsos. Datang ke forum resmi, sampaikan keberatan kalian. Saya terbuka untuk diskusi,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Pilihan Tidak Populer Demi Kemajuan

Sudewo menyadari bahwa keputusannya menaikkan PBB-P2 sebesar 250% tidak akan menyenangkan semua pihak. Namun, ia percaya bahwa langkah ini menjadi fondasi penting untuk membangun Kabupaten Pati menjadi daerah yang lebih maju dan mandiri.

“Saya tidak takut tidak populer. Saya ingin dikenang sebagai pemimpin yang berani mengambil keputusan demi pembangunan,” tutupnya.