Anggaran Pakaian Dinas Bupati Lampung Selatan Capai Rp2,2 Miliar

LAMPUNG SELATAN, NU MEDIA JATI AGUNG – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali menjadi sorotan publik setelah data anggaran tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan pada pos belanja pakaian dinas. Berdasarkan informasi dari dokumen resmi anggaran, pengalokasian dana untuk penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah serta wakil kepala daerah mencapai angka fantastis, yaitu sebesar Rp2,2 miliar.

Anggaran yang tertera itu naik hampir empat kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat hanya sebesar Rp681 juta. Kenaikan ini terjadi di tengah banyaknya seruan efisiensi dan optimalisasi penggunaan anggaran daerah untuk sektor prioritas seperti infrastruktur dan penguatan pelayanan publik.

Berdasarkan keterangan pejabat teknis, dana tersebut tidak hanya dialokasikan untuk pengadaan pakaian bupati dan wakil bupati saja, melainkan juga mencakup kebutuhan pakaian dinas bagi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Secara spesifik, untuk aparatur sipil negara, pengadaan pakaian hanya diperuntukkan kepada Sekretaris Daerah dengan alokasi sebanyak lima setel pakaian dinas selama satu tahun.

Selain pos pakaian dinas, data rekapitulasi anggaran menunjukkan adanya 1 program, 6 kegiatan, dan 17 sub kegiatan yang dikelola oleh Bagian Umum di lingkungan pemerintah kabupaten. Namun, dari keseluruhan program tersebut, hanya beberapa sub kegiatan seperti penyediaan bahan logistik kantor, barang cetakan, dan fasilitas kunjungan tamu yang mengalami penyesuaian atau pengurangan anggaran.

Secara keseluruhan, total anggaran di Bagian Umum mengalami peningkatan, dari sebelumnya Rp35 miliar menjadi Rp39 miliar pada tahun anggaran 2025. Hal ini menandakan adanya penambahan alokasi anggaran di tengah kampanye penghematan yang selama ini digaungkan.

Kebijakan pengalokasian anggaran yang demikian tentu mengundang perhatian masyarakat luas, khususnya bagi kalangan pemerhati kebijakan publik. Banyak kalangan menilai, di tengah kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masih tinggi serta tantangan ekonomi masyarakat, kebijakan kenaikan anggaran pakaian dinas perlu dikaji ulang agar lebih sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat.

Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju